Sejarah Indonesia, Ternyata Ini 7 Fakta saat Zaman Orde Baru
Masa Orde Baru di Indonesia berlangsung selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejarah Indonesia era ini dikenal sebagai periode stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga diwarnai oleh berbagai kontroversi.
Misalnya saja pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang zaman Orde Baru yang mungkin belum banyak Anda ketahui.
Awal Mula Orde Baru dalam Sejarah Indonesia
Orde Baru merupakan periode yang kompleks dan kontroversial dalam sejarah bangsa. Di satu sisi, Orde Baru berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun, di sisi lain, rezim ini juga dikenal karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Bagaimana perjalanan orde baru ini? Simak bersama:
1. Kontroversi Supersemar
Orde Baru dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Surat ini memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi keamanan negara yang kacau pasca-peristiwa G30S/PKI.
Namun, keabsahan Supersemar masih menjadi perdebatan hingga kini karena dokumen aslinya tidak pernah ditemukan.
2. Ada Dominasi Dolkar dalam Pemilu
Selama masa Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) selalu memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Pemilu pertama diadakan pada 1971 dan diikuti oleh 10 partai politik. Namun, sistem politik yang sentralistik dan kontrol ketat terhadap oposisi membuat kemenangan Golkar dianggap tidak sepenuhnya demokratis.
3. Dwifungsi ABRI: Militer dalam Pemerintah
Salah satu ciri khas Orde Baru adalah konsep Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Ini memungkinkan militer berperan ganda sebagai kekuatan pertahanan dan pengelola pemerintahan.
Banyak pejabat militer menduduki posisi strategis di pemerintahan. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
4. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
Orde Baru dikenal dengan program pembangunan ekonomi yang ambisius melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 7% per tahun pada dekade 1980-an.
Selain itu, Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, pembangunan ini sering kali tidak merata, sehingga memperbesar kesenjangan sosial.
Pemerintah dinilai berhasil dalam mengurangi kemiskinan pada era Orde Baru ini. Di tahun 1960 an, berdasarkan data setengah dari warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Namun pada tahun 1996, angka ini telah berkurang menjadi 11% dari total populasi Indonesia.
5. Indoktrinasi Pancasila
Pemerintah Orde Baru memperkenalkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai upaya indoktrinasi ideologi negara. Program ini diwajibkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan untuk memperkuat loyalitas terhadap rezim Soeharto,.
6. Krisis Moneter dan Keruntuhan Orde Baru
Sejarah Indonesia mencatat, krisis moneter Asia pada tahun 1997 menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Orde Baru. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan terjadi kerusuhan sosial di berbagai daerah.
Puncaknya adalah demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada Mei 1998 yang menuntut reformasi dan berakhir dengan pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998.
7. Pelanggaran HAM dan Sentralisasi Kekuatan
Di balik stabilitas politiknya, era Orde Baru juga diwarnai pelanggaran HAM berat, seperti pembantaian massal terhadap anggota PKI pasca-G30S/PKI dan tindakan represif terhadap aktivis pro-demokrasi.
Selain itu, kebijakan sentralistik membuat daerah-daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Era Orde Baru adalah periode penuh dinamika dalam sejarah Indonesia. Meski membawa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, rezim ini juga meninggalkan catatan kelam berupa pelanggaran HAM dan otoritarianisme. Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran kompleks tentang salah satu babak penting dalam perjalanan bangsa ini.